DPR usul batas pajak 3 Miliar VND: UMKM bernapas lega.
Parlemen Vietnam mengusulkan ambang batas pajak sebesar 3 miliar VND untuk usaha rumah tangga, setara 250 juta VND per bulan, dalam revisi undang-undang pajak krusial. Usulan ini bertujuan agar kerangka hukum perpajakan lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan beragamnya skala usaha, namun menimbulkan perdebatan tentang fleksibilitas pemerintah versus kepastian hukum bagi UMKM. Tantangan utama adalah bagaimana menegakkan aturan secara efektif di lapangan dan mencegah potensi penghindaran pajak melalui praktik pemecahan usaha.
Sebuah usulan menarik datang dari para anggota parlemen Vietnam: ambang batas pajak sebesar 3 miliar VND untuk usaha rumah tangga. Angka fantastis ini setara dengan pendapatan sekitar 250 juta VND setiap bulannya.
Wacana ini mengemuka dalam sidang Majelis Nasional yang dihadiri oleh figur penting seperti Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam, serta Perdana Menteri Le Minh Hung. Mereka membahas revisi beberapa undang-undang pajak krusial, termasuk Pajak Penghasilan Pribadi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada tanggal 23 April lalu.
Sidang pleno tersebut fokus pada upaya penyempurnaan kerangka hukum perpajakan yang diharapkan bisa lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi. Wakil dari Ca Mau, Nguyen Duy Thanh, menyoroti rancangan ini yang akan memberi pemerintah wewenang untuk menentukan sendiri ambang batas bebas pajak. Tujuannya jelas: agar manajemen pajak lebih proaktif dan sesuai dengan realita beragamnya skala usaha rumah tangga di lapangan.
Bayangkan saja bisnis kuliner: pendapatan sebuah warung makan rumahan di gang sempit tentu berbeda jauh dengan gerai waralaba di pusat kota besar. Aturan yang terlalu kaku akan menyulitkan adaptasi terhadap perubahan harga, inflasi, atau bahkan tren konsumen yang cepat berubah.
Menariknya, dengan pendapatan 250 juta VND per bulan itu, setelah dipotong berbagai biaya operasional seperti sewa, bunga, dan upah, keuntungan bersihnya diperkirakan hanya sekitar 10%. Artinya, sekitar 20 juta VND. Jika pasangan pemilik usaha memiliki dua anak, jumlah keuntungan ini tentu terasa sangat kecil untuk menopang kehidupan keluarga.
Namun, Thanh juga mengingatkan: memberikan keleluasaan penuh kepada pemerintah tanpa panduan jelas bisa memicu ketidakpastian kebijakan. Ini krusial bagi usaha kecil yang sangat rentan terhadap perubahan kewajiban pajak mereka. Untuk itu, ia mengusulkan dua opsi. Pertama, menetapkan kerangka kerja yang lebih kaku dalam undang-undang, seperti batas minimum dan maksimum pendapatan yang bebas pajak, demi stabilitas. Atau kedua, menyusun prinsip-prinsip yang transparan, misalnya dengan mengaitkannya pada pendapatan per kapita, standar hidup, atau indeks harga konsumen.
Senada, Wakil Ketua Delegasi Majelis Nasional Kota Hai Phong, Nguyen Thi Viet Nga, menyambut baik prinsip baru yang mengharuskan pemerintah mengatur ambang batas pendapatan tahunan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi terkini. Sebuah langkah adaptif yang sangat dibutuhkan.
Namun, para delegasi sepakat, tantangannya bukan hanya merumuskan aturan, melainkan bagaimana menegakkannya secara efektif di lapangan. Faktanya, jika ambang batas bebas pajak diberlakukan, ada potensi besar bagi usaha untuk 'memecah diri'. Mereka bisa membagi unit bisnis, memecah arus kas, atau mendaftarkan beberapa entitas atas nama berbeda demi tetap berada di bawah batas kewajiban pajak.
Bahkan, Kementerian Kehakiman juga turut menyuarakan perlunya kriteria dan prinsip tambahan agar regulasi ini adil, layak, dan bisa diterapkan secara konsisten. Maka dari itu, para delegasi mendesak pemerintah untuk merancang prinsip-prinsip yang kuat guna mencegah pemecahan pendapatan artifisial. Selain itu, diperlukan mekanisme pelaporan berkala agar setiap penyesuaian ambang batas pajak benar-benar tepat sasaran, tidak justru menjadi celah yang merugikan pemasukan negara.